Ada satu asumsi yang terlalu lama dibiarkan: bahwa perempuan adalah pihak yang paling menderita dalam setiap krisis. Kalimat ini terdengar simpatik, tetapi diam-diam problematis. Ia menempatkan perempuan sebagai objek penderitaan, bukan subjek perubahan. Dalam narasi semacam ini, perempuan selalu hadir di hilir—sebagai yang terdampak, bukan yang menentukan arah. Editorial ini memilih untuk tidak melanjutkan kenyamanan asumsi tersebut. Sebab, selama perempuan terus dibaca sebagai korban, kita kehilangan keberanian untuk melihatnya sebagai penentu masa depan.
Krisis peradaban hari ini—ekologis, ekonomi, hingga moral—bukan sekadar peristiwa eksternal yang “menimpa” manusia. Ia adalah hasil dari cara kita membangun dunia: eksploitatif, hierarkis, dan sering kali maskulin dalam logika kuasanya. Ketika alam diperlakukan sebagai objek yang bisa ditaklukkan, ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan tujuan tanpa batas, dan ketika relasi sosial diukur dengan dominasi, kita sesungguhnya sedang menyusun krisis itu sendiri. Dalam lanskap seperti ini, menghadirkan perempuan hanya sebagai “korban” justru memperkuat logika lama yang melahirkan krisis sejak awal.
Di sinilah posisi perempuan berkemajuan menjadi penting—bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai koreksi. Bukan sekadar hadir, tetapi menggeser cara pandang. Perempuan berkemajuan tidak sekadar menuntut ruang dalam sistem yang ada, tetapi mempertanyakan sistem itu sendiri: mengapa ia eksklusif, siapa yang diuntungkan, dan nilai apa yang sebenarnya sedang dijalankan. Ini adalah posisi yang tidak selalu nyaman, tetapi justru di situlah letak kontribusi peradaban yang sesungguhnya.
Islam berkemajuan, dalam hal ini, memberi fondasi yang lebih radikal daripada yang sering kita bayangkan. Tauhid tidak hanya berbicara tentang keesaan Tuhan, tetapi juga menolak segala bentuk dominasi yang menempatkan manusia atas manusia lain secara tidak adil. Konsep khalifah bukan sekadar mandat kepemimpinan, tetapi tanggung jawab etis untuk menjaga keseimbangan—antara manusia dan manusia, serta manusia dan alam. Jika prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka tidak ada alasan teologis untuk meminggirkan perempuan dari ruang-ruang penentuan arah. Justru sebaliknya, menyingkirkan perempuan berarti mengabaikan separuh potensi kemanusiaan dalam menjalankan amanah tersebut.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada teks atau nilai. Ia berlanjut pada praktik. Kita masih menyaksikan bagaimana perempuan dibebani dengan peran ganda tanpa dukungan struktural yang memadai, bagaimana suara perempuan sering dianggap sekunder dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana kepemimpinan perempuan kerap diukur dengan standar yang tidak adil. Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang perempuan berkemajuan tanpa menyentuh struktur adalah ilusi. Peradaban tidak berubah hanya dengan narasi; ia membutuhkan keberanian untuk mengubah aturan main.
Lebih jauh, krisis hari ini sebenarnya membuka peluang untuk mengoreksi model kepemimpinan yang selama ini dominan. Dunia tidak lagi membutuhkan kepemimpinan yang sekadar kuat dalam kontrol, tetapi lemah dalam empati. Tidak lagi cukup dengan strategi yang efisien tetapi mengabaikan keberlanjutan. Dalam banyak pengalaman sosial, perempuan menunjukkan kapasitas dalam membangun relasi, merawat keberlanjutan, dan mengelola kompleksitas dengan pendekatan yang lebih inklusif. Ini bukan romantisasi, tetapi fakta yang selama ini kurang diberi ruang. Ketika nilai-nilai seperti empati, kolaborasi, dan keberlanjutan menjadi kebutuhan global, maka kepemimpinan perempuan bukan lagi alternatif—ia menjadi keharusan.
Di era digital, pertarungan ini mengambil bentuk baru. Otoritas tidak lagi hanya ditentukan oleh institusi, tetapi juga oleh algoritma. Perempuan masuk ke ruang ini dengan peluang besar, tetapi juga risiko yang tidak kecil: bias digital, kekerasan simbolik, hingga delegitimasi keilmuan. Karena itu, menjadi perempuan berkemajuan hari ini tidak cukup dengan hadir di ruang digital, tetapi harus mampu memproduksi pengetahuan, membangun otoritas, dan mengarahkan diskursus. Tanpa itu, ruang digital hanya akan menjadi perpanjangan dari ketimpangan lama dalam wajah yang baru.
Pada akhirnya, kita perlu jujur: krisis peradaban tidak akan selesai dengan cara berpikir yang sama yang telah melahirkannya. Jika dunia ingin berubah, maka aktor-aktor yang selama ini ditempatkan di pinggiran harus dipindahkan ke pusat. Perempuan berkemajuan bukan sekadar simbol keterwakilan, tetapi prasyarat bagi lahirnya horizon baru peradaban. Bukan karena perempuan “lebih baik” secara esensial, tetapi karena tanpa mereka, kita terus mengulang kesalahan yang sama dalam skala yang lebih besar.
Editorial ini tidak sedang menawarkan optimisme kosong. Ia mengajukan tuntutan: agar perempuan diakui sebagai subjek penuh dalam proyek peradaban, dan agar struktur yang menghambatnya ditinjau ulang secara serius. Sebab, jika kita tetap nyaman menempatkan perempuan sebagai korban, maka sesungguhnya kita sedang mempertahankan krisis itu sendiri—dengan cara yang paling halus.
