Kemandirian ekonomi perempuan sering dipresentasikan sebagai solusi atas berbagai bentuk ketidakadilan. Perempuan yang memiliki penghasilan dianggap lebih berdaya, lebih mandiri, dan lebih mampu menentukan hidupnya sendiri. Narasi ini tidak sepenuhnya salah. Namun, jika tidak dibaca secara kritis, ia bisa berubah menjadi ilusi—seolah-olah akses terhadap ekonomi otomatis berarti kebebasan yang utuh.
Dalam banyak kasus, perempuan memang masuk ke ruang ekonomi dengan lebih luas dibandingkan sebelumnya. Mereka bekerja, berwirausaha, bahkan memimpin sektor-sektor penting. Namun, pertanyaannya: apakah kehadiran ini selalu diiringi dengan perubahan relasi kuasa? Ataukah perempuan hanya dipindahkan dari satu bentuk ketergantungan ke bentuk lain yang lebih halus?
Kita melihat bagaimana perempuan sering kali memikul beban ganda—produktif di ruang publik, tetapi tetap bertanggung jawab penuh di ruang domestik. Kemandirian ekonomi, dalam konteks ini, tidak selalu membebaskan, tetapi justru menambah beban. Perempuan diharapkan mandiri, tetapi tanpa dukungan struktural yang memadai. Mereka dituntut kuat, tetapi dalam sistem yang tidak selalu adil.
Lebih jauh, ekonomi modern membawa logika baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai keadilan. Produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan menjadi ukuran utama, sementara aspek relasional dan keberlanjutan sering kali terpinggirkan. Dalam logika ini, perempuan bisa dengan mudah terserap menjadi bagian dari sistem yang sama—bekerja lebih keras, tetapi tidak selalu lebih berdaulat.
Di sinilah pentingnya membedakan antara pemberdayaan dan integrasi. Tidak semua keterlibatan perempuan dalam ekonomi berarti pemberdayaan. Jika perempuan hanya diintegrasikan ke dalam sistem yang eksploitatif tanpa perubahan nilai, maka yang terjadi bukan pembebasan, tetapi adaptasi. Perempuan terlihat maju, tetapi tetap berada dalam kerangka yang membatasi.
Islam berkemajuan menawarkan perspektif yang lebih seimbang. Ekonomi tidak hanya dilihat sebagai alat produksi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus diatur dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perempuan memiliki hak untuk bekerja, memiliki, dan mengelola sumber daya. Namun, hak ini tidak berdiri sendiri. Ia harus diiringi dengan sistem yang memastikan bahwa beban dan manfaat didistribusikan secara adil.
Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi perempuan tidak bisa hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari sejauh mana ia memiliki kontrol atas hidupnya. Apakah ia dapat mengambil keputusan tanpa tekanan? Apakah ia memiliki ruang untuk menentukan prioritas? Apakah sistem di sekitarnya mendukung atau justru membatasi? Pertanyaan-pertanyaan ini lebih penting daripada sekadar angka.
Kita juga perlu melihat bagaimana ekonomi digital membuka peluang sekaligus tantangan baru. Perempuan dapat bekerja dari rumah, membangun usaha berbasis platform, dan mengakses pasar yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga membawa ketidakpastian—kerja yang fleksibel tetapi tidak selalu aman, pendapatan yang tidak stabil, dan perlindungan yang minim. Dalam situasi ini, kemandirian menjadi lebih kompleks daripada sekadar memiliki penghasilan.
Pada akhirnya, kemandirian ekonomi perempuan bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari proses yang lebih besar: membangun peradaban yang adil. Ia tidak bisa berdiri sendiri tanpa perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan politik. Tanpa itu, kemandirian hanya menjadi slogan—menggugah di permukaan, tetapi rapuh dalam kenyataan.
Editorial ini mengajak kita untuk tidak berhenti pada narasi pemberdayaan yang sederhana. Kita perlu bertanya lebih jauh: kebebasan seperti apa yang kita bayangkan? Sistem seperti apa yang kita bangun? Dan di mana posisi perempuan di dalamnya? Sebab tanpa pertanyaan-pertanyaan ini, kita berisiko merayakan kemajuan yang sebenarnya belum benar-benar terjadi.
